BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menargetkan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp2,714 triliun. Angka ini meningkat sekitar Rp55 miliar dibandingkan APBD 2026. Tambahan anggaran akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan dasar kepada masyarakat.
Target tersebut disampaikan Wali Kota Bandarlampung Hj. Eva Dwiana saat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Bandarlampung, Senin (20/7/2026).
Eva Dwiana mengatakan, penyusunan arah kebijakan anggaran diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandarlampung.
Menurutnya, peningkatan target pendapatan tetap harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah daerah tak hanya mengejar peningkatan pendapatan, tapi juga tetap memperhatikan kemampuan masyarakat,” kata Eva.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemkot menetapkan enam prioritas pembangunan, yaitu:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial
3. Pembangunan infrastruktur perkotaan
4. Penguatan keamanan dan ketertiban
5. Peningkatan pelayanan publik berbasis inovasi
6. Pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan
Sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus utama pada 2027. Pemkot berencana mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan, sistem drainase, pembangunan puskesmas, hingga penambahan SMP untuk meningkatkan akses layanan pendidikan.
Rincian Pendapatan 2027
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp1,164 triliun. Sumber terbesar berasal dari pajak daerah Rp975 miliar, retribusi daerah Rp49 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp15 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp124 miliar lebih.
Sementara pendapatan transfer diperkirakan Rp1,550 triliun, terdiri dari transfer pemerintah pusat Rp1,355 triliun dan transfer antardaerah Rp195 miliar.
Rancangan Belanja
Untuk menjalankan program, belanja daerah dirancang Rp2,725 triliun yang dialokasikan untuk belanja operasional, belanja modal, hingga belanja tak terduga.
Pemkot juga memproyeksikan penerimaan pembiayaan daerah Rp126 miliar dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan pinjaman daerah. Adapun pengeluaran pembiayaan Rp115 miliar untuk penyertaan modal, investasi, dan pembayaran pokok utang.
Eva berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 dapat segera diselesaikan bersama DPRD agar seluruh program pembangunan dapat segera dipersiapkan dan direalisasikan pada tahun anggaran mendatang. (sn)
